Melihat pada postur APBD NTT 2024, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 5,164 triliun. Dari nominal tersebut, sebanyak Rp 1,773 triliun berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebesar Rp 3,388 triliun dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat (PTPP), dan sebesar Rp 2,55 miliar berasal dari pendapatan hibah.
PTPP ini yang digunakan untuk membayar kebutuhan gaji pegawai dan sejumlah program infrastruktur yang masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK). Artinya, 67% APBD NTT berasal dari pusat, sementara kemampuan mandiri NTT melalui PAD hanya sekitar 33%. Padahal, untuk mengeluarkan NTT dari tingkat kemiskinan ekstrem, provinsi kepulauan ini membutuhkan dana yang besar untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
“Kondisi ini belum ditambah dengan beban cicilan utang pemerintahan sebelummya yang harus dibayar hingga tahun 2029. Karena itu, kita harus mencari sumber pembiayaan alternatif untuk bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Satu-satunya Calon Gubernur NTT yang berpasangan dengan perempuan ini mengaku, dirinya akan mencari sumber-sumber pembiayaan dari pihak ketiga melalui kerja sama dengan Civil Society Organization (CSO) atau Non Governmental Organization (NGO). Juga melalu kerja sama pihak ketiga dengan skema Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta (KPBU).
“Di sisi lain saya akan berupaya untuk tingkatkan PAD. Realisasi PAD NTT sejak lima tahun terakhir berkisar antara Rp 1,1 triliun – Rp 1,4 triliun. Ini harus kita genjot. Optimalkan potensi yang ada agar PAD kita meningkat,” pungkas pria dengan tagline “Manyala Kaka” itu.
