“Segala cara ditempuh seperti mambuat akun palsu, menyerang privasi dan berusaha merusak reputasi kandidat atau partai politik tanpa dasar yang kuat sehingga menganggu proses kompetisi yang sehat,” ujarnya.
Selanjutnya, ada praktik politik logistik. Menurut Erlan praktik politik seperti ini secara langsung merusak esensi demokrasi karena membuat pemilih kehilangan otonominya untuk memilih pejabat publik melalui pertimbangan yang rasional.
“Dengan adanya politik uang yang digunakan untuk memperoleh kekuasaan politik akan membuka peluang kepada politisi untuk menerima suap, gratifikasi, korupsi jika mereka terpilih, sebab, transaksi poltik dengan uang yang banyak tentunya akan mempengaruhi mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu, Erlan juga memberikan warning akan keterlibatan ASN, TNI dan Polri dan kaum klerus dalam politik praktis. Jika hal ini terjadi makan akan memicu dampak yang signifikan terhadap eksistensi demokrasi, stabilitas publik, dan polarisasi sosial.
“Sangat disayangkan jika ini terjadi di Bumi Pancasila,” tegas Erlan, putra pertama Nagekeo yang menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Ende ini.
