Mantan Juru Bicara Ahok ini menjelaskan, dirinya akan mengambil langkah pembiayaan non APBD yang berasal dari Civil Society Organization (CSO) atau Non-Governmental Organization (NGO). Berbagai dana bantuan CSO/NGO yang masuk ke NTT harus dapat disinergikan dengan program-program pembangunan dan pemberdayaan pemerintah.
“Banyak CSO/NGO yang masuk ke NTT dan membawa anggaran untuk pembangunan multisektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan lingkungan hidup. Ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya akan mensinergikan mereka lewat peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Bahkan, saya memikirkan jika para CSO/NGO ini akan saya sediakan ruang khusus agar bisa mudah berkoordinasi,” pungkas pria kelahiran Kota Kupang ini.
Namun, pria yang merupakan mantan dosen di sejumlah kampus di Indonesia ini mengungkapkan bahwa untuk mendatangkan investor ke NTT dan untuk menjalin kerja sama bersama CSO/NGO internasional bukanlah hal yang mudah. Menurutnya, dibutuhkan iklim investasi yang kondusif dan birokrasi yang bersih dari korupsi agar hal tersebut dapat tercapai.
Karena itu, dirinya mengusung program NTT Bersih Melayani dalam Lima NTT Manyala yang memfokuskan diri pada birokrasi yang bersih. Tentu saja, untuk menciptakan birokrasi yang bersih harus dimulai dari pemimpinnya. Jika seorang pemimpin bersih dari korupsi, maka seluruh jajarannya juga tidak berani melakukan perbuatan tersebut.
“Ada hubungan antara pemerintah yang bersih dengan pengusaha yang mau masukkan uang ke NTT. Mereka mau buka usaha di NTT, tapi kalau belum apa-apa gubernur sudah minta fee sudah minta upeti, maka tidak ada pengusaha yang mau tanam modal di sini. Maka pemerintah harus bersih. Kalau mau kaya jangan jadi pejabat jadi pengusaha” pungkas pria berdarah Ende dan Belu tersebut.
