“Ketika berbicara tentang isu perhatian pemerintah pusat, tidak etis jika itu disampaikan sebagai milik paslon tertentu karena siapapun yang akan menjadi Gubernur NTT ke depan, baik itu paslon 1, paslon 2, paslon 3 akan mendapatkan porsi perhatian yang sama dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, gubernur adalah wajah dari pemerintah pusat di daerah yang pada dasarnya tidak ada hubungan dengan koalisi elektoral partai politik. Menurutnya, situasi koalisi partai politik saat ini akan selesai pada akhir pertarungan elektoral dan akan kembali ke sistem ketatanegaraan yang berlaku di Indonesia
“Momen Pilkada ini adalah momen pertarungan ide dan gagasan yang harus didistribusikan bagi masyarakat sebagai wujud peradaban politik yang maju. Bukan siapa dukung siapa, siapa lindung siapa,” tutupnya.
