Sebenarnya, kata Peter, ada alasan sehingga banyak dokumen yang belum diserahkan oleh sebagian besar desa antara lain karena aparat desa terlibat sebagai penyelenggara pemilu seperti menjadi KPPS dan petugas TPS pada pemilihan legislatif kali lalu.
Alasan lain yang menyebabkan keterlambatan penyerahan dokumen karena cuaca ekstrim dan yang ketiga karena kelalaian dari aparat desa itu sendiri.
“Jadi pada prinsipnya kami sangat senang untuk mempercepat pencairan keuangan desa. Kalau usulan bagi 44 desa ini belum dicairkan, kami juga tidak bisa mengusulkan lagi yang sisanya,” jelasnya.
Bahkan, jelas Peter, untuk membantu ratusan desa yang belum menyerahkan dokumen, pihaknya harus lembur dan tidak pernah libur meskipun pada hari libur. Alhasil, berkat kerjasama semua pihak, dokumen 177 desa sudah bisa diselesaikan.
“Proses ADD dan Dana Desa itu berkaitan. Tidak mungkin kita proses di keuangan misalnya 30 desa, kalau 30 desa belum terjawab, kami tidak bisa proses yang lainnya. Yang 44 desa, ketika kami cek belum masuk juga uangnya,” ujarnya.
Ia juga menanggapi pernyataan APDESI Pusat yang menyampaikan bahwa dokumen ADD tidak upload di Omspan. Diakuinya, memang dokumen untuk pengajuan ADD tidak diupload di omspan, namun dokumen tersebut tidak berada di dinas. Padahal seperti yang diketahui dokumen menjadi syarat pencairan.
