RAKYATFLORES.COM | ENDE-Hingga kini, Alokasi Dana Desa (ADD) tahap 1 sebesar 50 persen bagi 211 desa di Kabupaten Ende belum dicairkan. Padahal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Ende sudah mengajukan penyaluran ADD sejak tanggal 24 Juni 2024 yang lalu.
Kepala BPKAD Kabupaten Ende Filomena Ire saat menjawab pertanyaan dari Anggota Banggar DPRD Ende, Megi Sigasare dalam rapat bersama banggar DPRD Ende di ruang rapat komisi DPRD Ende, Senin 1 Juli 2024 mengatakan bahwa, belum disalurkannya ADD bagi 211 desa karena pihaknya masih melakukan verifikasi lanjutan untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi aparat desa.
Hal tersebut sesuai dengan PMK terkait desa dimana iuran BPJS ketenagakerjaan melekat langsung dalam SP2D ADD tahap 1, sehingga pihaknya tidak bisa memilah anggaran tersendiri untuk menyalurkan sisa ADD kepada 211 desa.
“Sampai sekarang masih dalam pengaduan dan kami masih terus melakukan koordinasi. Untuk proses administrasinya sudah kami siapkan terkait penyaluran ADD,” jelasnya.
Selain masalah tersebut, kata Filomena, pihaknya telah melaporkan kepada pimpinan terkait likuiditas kas daerah yang tersedia karena pada bulan Juli 2024 ini, ada proposal masuk dari KPU dan Bawaslu Ende untuk penyaluran dana pilkada tahap kedua.
“Besaran anggaran pilkada untuk KPU dan Bawaslu serta ADD cukup besar sehingga sangat menganggu likuiditas keuangan daerah. Kami mungkin bisa menyalurkan per tahap sesuai dengan tahapan yang ada,” ungkapnya.
