Ia mengaku menerima informasi dari masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian antara rumah yang telah didata atau didokumentasikan sebagai rumah terdampak dengan pihak yang kemudian tercatat sebagai penerima bantuan.
Karena itu, Dipo meminta BNPB bersama pemerintah daerah memperkuat proses verifikasi dan memastikan seluruh penerima bantuan ditetapkan berdasarkan prinsip by name, by address, sehingga identitas penerima dan kondisi rumah yang menjadi dasar pemberian bantuan dapat dipastikan secara jelas.
“Yang mendapatkan bantuan harus orang yang betul-betul berhak menerima itu sesuai dengan rumah yang difoto,” tegas Dipo.
Mekanisme Verifikasi Harus Transparan
Dipo juga meminta pemerintah membuka secara jelas mekanisme verifikasi rumah yang masuk dalam daftar penerima bantuan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui siapa yang melakukan verifikasi, bagaimana tahapan verifikasi dilakukan, apa dasar penetapan penerima, serta bagaimana hasil verifikasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
