Scroll untuk baca artikel

Pansus DPRD Ngada Rekomendasikan Sejumlah Perbaikan Dokumen RPJMD 2025-2029

×

Pansus DPRD Ngada Rekomendasikan Sejumlah Perbaikan Dokumen RPJMD 2025-2029

Sebarkan artikel ini
Reporter: Tommy M. Nulangi |  Editor: Redaksi
IMG 20250711 114358
Ketua Pansus DPRD Ngada, Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd menyampaikan sejumlah rekomendasi pansus terhadap perbaikan RPJMD Ngada 2025-2029.

BAJAWA, RAKYATFLORES.COM-Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan sejumlah rekomendasi penting terkait perbaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngada periode 2025-2029 dalam rapat paripurna IX DPRD Ngada. Penyampaian ini disampaikan langsung oleh Ketua Pansus, Yohanes Donbosko Ponong, S.Pd, dihadapan Bupati Ngada Raymundus Bena, para asisten setda, pimpinan perangkat daerah, serta undangan lainnya.

Dalam pemaparannya, Donbosko Ponong yang juga merupakan anggota DPRD Dapil IV Riung dan Riung Barat menegaskan bahwa berbagai persoalan fundamental masih menjadi tantangan serius yang perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintahan baru. Di antaranya adalah masalah sumber daya manusia, pengangguran, kemiskinan, infrastruktur wilayah, kesehatan, stunting, serta kondisi fiskal daerah yang terus mengalami penurunan.

Advertising
ads
Advertising

“Kondisi pendapatan daerah yang semakin menurun menjadi perhatian serius. Pansus merekomendasikan agar pemerintah segera mendata dan mengoptimalkan seluruh potensi daerah guna mendorong kemandirian fiskal,” tegas Donbosko Ponong.

Baca Juga :   Warga Kurang Mampu di Kelurahan Kota Ratu Dapat Bantuan Sosial dari Anggota Polres Ende

Pansus juga memberikan catatan kritis terhadap rasio belanja pegawai agar ke depannya tidak melebihi batas maksimal 30%. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ngada yang saat ini hanya mampu membiayai sekitar 4% dari belanja daerah juga menjadi sorotan.

Untuk itu, Pansus memberikan sejumlah rekomendasi konkret, antara lain pertama meningkatkan target PAD dari 0,5% menjadi 0,7% selama lima tahun ke depan, kedua emasukkan target pendapatan daerah dalam belanja perangkat daerah yang memiliki potensi PAD, ketiga menerapkan transaksi nontunai untuk pajak perhotelan dan usaha kuliner, keempat engoptimalkan fungsi UPTD, seperti bengkel Alsintan, brigade Alsintan, dan UPTD benih, kelima mendirikan jembatan timbang di Naru dan laboratorium di Dinas PUPR untuk mencegah capital flight, ke-enam enyusun regulasi tentang sewa rumah/kos dan pengelolaan sampah sebagai potensi penerimaan daerah, ketujuh membentuk Perda terkait produksi moke sebagai produk lokal yang memiliki nilai ekonomi.

Baca Juga :   Ketua Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada Reses di Desa Sambinasi Barat dan Tadho Tengah

Selain itu, pansus juga mendorong pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif, guna menarik investor dan membuka lapangan kerja yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat dan penerimaan daerah.

Pansus turut merekomendasikan agar pembangunan infrastruktur wilayah utara dan selatan Ngada mendapat prioritas. Pemerintah juga diharapkan dapat mengintegrasikan program nasional dan daerah, serta memperkuat kerja lintas perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tagline “Membangun Desa, Menata Kota.”

“Semua dokumen RPJMD dan rancangan peraturan daerah yang menyertainya harus disesuaikan dengan rekomendasi ini,” tegas Donbosko, yang juga merupakan Ketua Fraksi Amanat-Demokrat DPRD Ngada dan mantan aktivis PMKRI.

Apresiasi dari Bupati Ngada

Menanggapi rekomendasi tersebut, Bupati Ngada Raymundus Bena menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja Pansus DPRD.

Baca Juga :   Maknai Natal dan Tahun Baru Bersama, Fraksi Amanat Demokrat Siap Bantu Petani di Ngada

“Masukan yang disampaikan sangat konstruktif dan menjadi bagian penting dalam menyempurnakan RPJMD. Terkait PAD, tentu ini menjadi tugas bersama untuk menggali potensi yang ada secara realistis dan terukur,” ujar Bupati Raymundus.

Rapat paripurna tersebut menjadi momentum penting dalam penyusunan arah pembangunan lima tahun ke depan yang lebih partisipatif dan berbasis potensi lokal.