“Program Quick Win ini bukan hanya soal percepatan, tapi juga penyadaran bahwa negara punya kewajiban mendasar dalam melayani rakyatnya secara adil dan bermartabat,” ungkap Rektor Universitas Aryasatia Deo Muri (UNADRI) Kupang ini.
Ia menilai, semangat dasar reformasi birokrasi sudah mulai digagas sejak era Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2004, khususnya dengan lahirnya Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025 melalui Perpres Nomor 81 Tahun 2010.
Quick Win di bidang pendidikan, menurutnya, merupakan pengejawantahan dari prinsip birokrasi yang bersih, profesional, dan akuntabel. Ia mengapresiasi Pemprov NTT karena telah menempatkan persoalan pendidikan sebagai sektor utama yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Tahun ini, tercatat lebih dari 4.000 siswa asal NTT diterima di berbagai perguruan tinggi nasional, dan ratusan lainnya lolos ke sekolah kedinasan, TNI, dan Polri melalui program pendampingan terstruktur yang diluncurkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Ini menjadi capaian konkret dari semangat Quick Win yang berpihak pada peningkatan sumber daya manusia.
