ENDE, RAKYATFLORES.COM-Hingga Agustus 2025, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ende baru mencapai 20,07 persen. Angka ini menempatkan Ende di urutan kedua dari terakhir se-Indonesia, hanya berada di atas Kota Palu. Data tersebut diperoleh rakyatflores.com dari Kementerian Dalam Negeri.
Menanggapi kondisi ini, anggota DPRD Ende, Anselmus Kaise, memberikan pernyataan kritis. Ia mengungkapkan bahwa DPRD sebelumnya telah mengingatkan pemerintah dalam rapat paripurna mengenai rendahnya penyerapan anggaran. Saat itu, pemerintah menyebutkan bahwa realisasi besar-besaran akan terjadi pada Agustus hingga Oktober.
“Sebagai anggota DPRD, kami ingatkan jangan sampai rendahnya penyerapan tahun ini berujung pada silpa (sisa lebih penggunaan anggaran), karena itu akan merugikan pemerintah dan rakyat akibat program yang tidak berjalan,” kata Anselmus, Kamis 29 Agustus 2025.
Meski demikian, ia tetap optimis bahwa sisa empat bulan ke depan dapat dimanfaatkan pemerintah untuk mempercepat eksekusi program. DPRD, kata Anselmus, akan terus mendorong agar setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama OPD besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertanian, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, segera mengeksekusi kegiatan sesuai alokasi anggaran.
“Pengamatan kami, di Dinas PU masih ada proyek infrastruktur dari DAU dan DAK yang sedang dalam tahap pelelangan. Pemerintah harus segera mempercepat proses ini agar tidak menimbulkan silpa,” tegasnya.
Selain itu, ia menyoroti kendala lain yang dihadapi, yakni regulasi terkait Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang efisiensi belanja. Menurutnya, meski APBD murni reguler sudah diputuskan bersama DPRD pada akhir 2024, eksekusi di lapangan belum bisa berjalan karena menunggu Perkada.
“Di paripurna, kami sudah dorong percepatan Perkada agar program segera terlaksana. Indikator keberhasilan pemerintah ada pada realisasi anggaran, khususnya belanja modal, bukan hanya belanja rutin,” ujarnya.
Sebagai pimpinan komisi, Anselmus menegaskan DPRD akan terus mengawal agar pemerintah fokus mengeksekusi program yang sudah tercantum dalam APBD. Hal ini penting untuk menghindari terjadinya anggaran mengendap dan tidak memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Plt Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Ende, Filomena Ire, belum berhasil dikonfirmasi terkait informasi tersebut. Saat didatangi ke ruang kerjanya, staf menyampaikan bahwa ia sedang berada di Kupang. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp pun hingga kini belum mendapat balasan.
