Penggunaan hak interpelasi ini bukan sekadar prosedural, tetapi bagian dari upaya memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. DPRD kini menunggu kehadiran Bupati dalam paripurna interpelasi untuk memberikan penjelasan resmi.
Soroti Perubahan Sepihak Struktur APBD 2025, DPRD Ende Resmi Gunakan Hak Interpelasi
