ENDE, RAKYATFLORES.COM-Anggota DPRD Kabupaten Ende Ansel Kaise meminta pemerintah kabupaten Ende untuk melakukan analisisi terhadap skema pinjaman daerah untuk mengintervensi kegiatan pembangunan akses jalan di wilayah Kabupaten Ende.
Permintaan tersebut disampaikan Ansel Kaise melalui keterangan tertulis yang diterima rakyatflores.com pada, Jumat 27 februari 2026 di gedung DPRD Kabupaten Ende.
Dikatakannya, untuk percepatan dan memenuhi tuntutan masyarakat maka salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah adalah pinjaman daerah baik kepada lembaga perbankan, maupun investor atau masyarakat melalui surat obligasi daerah.
Ansel menyebut, percepatan pembangunan yang berdampak pada peningkatan ekonomi sangat ditentukan oleh akses jalan untuk membuka isolasi wilayah karena masih banyak wilayah di Kabupaten Ende dengan akses jalan kabupaten yang rusak parah sehingga menyulitkan warga dalam mobilitas barang dan orang
“Ini salah satu jalan keluar ditengah PAD kita yang minim, sementara tuntutan masyarakat terhadap akses jalan yang memadai maka kita harus berani untuk pinjam. Tentu dengan analisis dan kajian yang tepat baik terhadap nilai pinjaman serta jangka waktu pengembalian,” ujarnya.
Mantan jurnalis senior itu mengurai beberapa wilayah yang harus segerah di intervensi pembangunan jalan yang memadai seperti ruas jalan Ndona-Wolotopo-Ngaluroga, Wolowaru-Jopu, Kotabaru-Hangalande, Nangapanda-Kekandere, Boafeo-Maukaro, Lepkes-Tiwusora, Saga-Sokoria-Kurulimbu, Nangapanda-Watumite-Romarea, Watuneso-Detupera, Welamosa-Detukeli serta beberapa ruas jalan lainnya.
Ruas jalan yang disebutkan itu kata Ansel adalah jalan strategis ekonomis daerah yang jika dibangun secara baik dan tuntas akan meningkatkan daya ungkit ekonomi yang luar biasa karena merupakan kantong produksi pertanian dan perkebunan.
“Kalau jalannya bagus, akan ada pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Itu wilayah produksi pertanian dan perkebunan, selama ini terkendala pemasaran karena akses jalannya buruk. Belum lagi kita bicara akses kesehatan dan lain lain,” ujar Ansel.
Pemerintah daerah, kata Ansel, harus berani mengambil kebijakan strategis dimaksud dengan melakukan pinjaman daerah karena dimungkinkan secara regulasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah yang berorientasi pada pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat seperti jalan raya.
“Aturan ada. Sekarang kita berani tidak, saya pikir bisa dilakukan asalkan benar benar untuk buka akses wilayah ini, apalagi masalah jalan menjadi tuntutan masyarakat yang selalu disampaikan ke lembaga DPRD Ende,” tutupnya.
