Dalam paparan awalnya, Nukila menyampaikan bahwa ada enam isu kejahatan di tingkat Asia Pasifik yang saat ini menjadi konsern Koalisi, yakni: human trafficking dan people smuggling, money loundry dan coruption, environmental crime, cyber crime, drug trafficking, serta exotic wildlife smuggling.
“Jadi enam isu ini menjadi fokus kerja kami, karena tantangan kejahatan serius yang harus diperangi. Dan ini sejalan dengan visi kerja kami di Koalisi,” ujarnya.
Lebih lanjut Nukila yang juga ahli hukum Internasional ini mengatkan bahwa, kunci untuk memerangi kejahatan terorganisir adalah kerja multipihak. Sebab dengan lapis jaringan yang kuat, maka berbagai sindikat kejahatan yang mengancam kemanusiaan itu bisa diberangus.
“Kunci untuk melawan sindikat kejahatan lintas batas ini adalah kolaborasi multi pihak. Posisi Badan Keahlian DPR RI, merupakan institusi yang strategis dan perlu terlibat dalam gerakan melawan kejahatan ini. Dan tentunya untuk melihat peluang kedepan dalam hal kajian-kajian akademik untuk memperkuat substansi materi dari setiap Undang-Undang yang diusulkan,” terang Nukila.
Senada dengan Nukila, Board Advisory Koalisi, Gabriel Goa, menuturkan perihal tantangan dari proses penegakan hukum yang belum cukup optimal dilakukan. Ia mencontohkan pada penindakan kejahatan TPPO yang hari ini pelaksana hariannya diambil alih langsung oleh Polri, namun tidak signifikan hal proses hukumnya.
Untuk diketahui, Pasca KTT ASEAN di Labuan Bajo, 2023 lalu, Presiden telah menunjuk Polri sebagai leading sektor untuk penanganan dan penindakan kasus TPPO, Namun, dari 700-an sekian penangkapan yang dilakukan, kelanjutan proses hukumnya juga tidak jelas. Ini jadi masalah serius dalam hal transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum.
