RAKYATFLORES.COM | ENDE-Penasehat Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia (Koalisi) sekaligus penasehat PADMA Indonesia, Gabriel Goa mengatakan, tata kelola perbatasan antara Australia dan Rote di Provinsi NTT, Indonesia sangat buruk. Pengelolaan wilayah perbatasan yang buruk tersebut akan mengancam kedaulatan NKRI.
“Sebagaimana yang sudah diketahui akan menjadi bom waktu kedepannya soal tata kelola di perairan selatan Indonesia (Pulau Rote di NTT) dan Pulau Pasir atau Ashmore and Cartier Islands yang sudah jelas dinyatakan Kemenlu RI sebagai wilayah Teritori Australia,” kata Gabriel Goa melalui keterangan tertulis yang diterima media ini, Kamis 27 Juni 2024.
Gabriel Goa menyatakan, Pulau Pasir (NTT) tidak mau masuk wilayah hukum internasional karena sudah disebutkan Kemlu RI bahwa pulau pasir sebagaimana disebut dalam Deklarasi Juanda 1957 dan juga diundangkan melalui UU No 4 Tahun 1960, menyatakan bahwa Pulau Pasir tidak masuk dalam wilayah atau peta NKRI semenjak tahun 1957, serta pada peta-peta yang dibuat sesuadah periode tahun tersebut.
Menurut Kemlu RI lagi, ada MoU 1974 dan MoU perbaruan antara Indonesia Australia di tahun 1981 dan 1989. Gabriel membacakan MoU yang mengatur bahwa nelayan tradisional NTT boleh mencari ikan bahkan teripang secara tradisional di kawasan Pulau Pasir.
Gabriel menambahkan bahwa, kekhawatirannya benar karena maraknya lalu lintas kapal dengan ABK dan kapal-kapal nelayan melewati laut perbatasan sampai ke kawasan Australia.
“Lihat saja tanggal 26 Juni 2024 ada berita pemerintah Australia-Darwin telah menangkap dan menahan dua kapal nelayan asal Merauke, Papua Selatan sekaligus 15 anak buah kapal (ABK),” ujarnya.
