Menjadi pertanyaan aparat desa, terhadap 44 desa yang sudah lebih dahulu melengkapi semua dokumen wajib pada bulan Mei 2024 lalu kenapa belum dicairkan juga?
Menurut aparat desa, jika alasan kelengkapan dokumen wajib menjadi satu-satunya penyebab dari masalah tersebut, maka tidak benar. Harusnya ADD bagi 44 itu sudah dicairkan agar menjadi bisa pemicu bagi 211 desa yang lainnya.
Mendengar pemberitaan mengenai masalah ini, Komisi I DPRD Ende tidak tinggal diam. Pada Jumat 21 Juni 2024 mereka melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan aparat desa, para camat, pendamping desa, Dinas PMD, dan BKAD Ende.
Dalam rapat tersebut, terungkap penyebab belum dicairkan ADD karena aplikasi SIPD bermasalah. Aplikasi itu harus dilakukan pemilihan sehingga tidak dapat dilakukan penginputan dokumen.
Kini aplikasi SIPD sudah dipulihkan sehingga BKAD susah bisa melakukan penginputan dokumen. Mereka berjanji akan menerbitkan SP2D pencairan ADD ke bendahara masing-masing desa.
Kita sudah tahu, apa penyebab masalah tersebut. Pertanyaannya, siapa yang salah atas masalah ini?. Pertanyaan semacam ini tidak perlu dijawab. Kalau dijawab, pasti semua pihak yang terlibat akan melakukan pembelaan. Jadi tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa dalam masalah ini.
