“Pada prinsipnya masyarakat tidak boleh disingkirkan karena kebijakan negara. Kita mau bangun proyek apapun, harus memperhatikan aspek manfaat, manfaat bagi masyarakat dan juga aspek kesinambungan ekologi, mengancam lingkungan hidup atau tidak,” terang Calon Gubernur NTT nomor urut satu tersebut.
Selain itu, konflik agraria yang kerap terjadi juga diakibatkan selisih pemetaan wilayah antara negara dan masyarakat. Menurut Ansy Lema, dahulu pemetaan wilayah dilakukan secara manual, namun sekarang telah berganti menjadi pemetaan wilayah berbasis digital sehingga kerap kali ada selisih di antara kedua metode tersebut.
“Konflik-konflik ini terjadi salah satu penyebabnya karena pemetaan yang salah, dulu petanya pakai peta manual sekarang peta digital. Kerap kali itu bergeser dan juga biasanya ada pengabaian keterlibatan masyarakat dan masyarakat adat dalam pembangunan di wilayah itu,” terang Mantan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tersebut.
