Fraksi Golkar menegaskan akan menilai penjelasan pemerintah daerah secara objektif sesuai mekanisme DPRD. Namun, jika pemerintah daerah kembali gagal memberikan penjelasan yang sah, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan, DPRD akan mempertimbangkan penggunaan instrumen pengawasan lanjutan.
“Langkah ini diperlukan untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan daerah yang tertib, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” pungkas Maria.
