ENDE, RAKYATFLORES.COM-Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Ende secara tegas menolak pembentukan Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) oleh Bupati Ende, Yosef Badeoda. Penolakan ini didasari oleh kekhawatiran atas pemborosan anggaran serta keraguan terhadap kompetensi anggota tim.
Ketua Fraksi PKB, Abdulkadir Mosa Basa, menyebutkan bahwa pembentukan TP2D dengan alokasi anggaran sebesar Rp300 juta bertentangan dengan semangat efisiensi yang tengah digaungkan pemerintah pusat. Ia merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan penghematan belanja negara dan daerah.
“Fraksi PKB menolak pembentukan TP2D karena anggarannya mencapai Rp300 juta, padahal kita sedang dalam masa efisiensi besar-besaran,” tegas Kadir Mosa Basa saat ditemui di Kantor DPRD Ende, Selasa 5 Agustus 2025 sore.
Ia menambahkan bahwa pembentukan TP2D hanya bisa diterima jika anggotanya benar-benar kompeten dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan lima tahun ke depan. Namun menurutnya, sebagian besar dari sembilan anggota TP2D tidak memenuhi standar kompetensi yang dibutuhkan.
