ENDE, RAKYATFLORES.COM- Sekretaris Pemuda Pancasila Kabupaten Ende, Marianus Laka, mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ende segera membentuk tim kerja khusus guna mengawasi pelaksanaan 11 paket proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2025.
Dalam keterangan tertulis yang diterima rakyatflores.com, Rabu 27 Juli 2025, Marianus Laka menegaskan pentingnya pengawasan ketat dari DPRD agar pembangunan proyek-proyek tersebut berjalan maksimal dan tidak disalahgunakan oleh pihak kontraktor.
“Kalau fungsi kontrol DPRD Ende diperkuat, saya yakin ini akan menjadi alarm bagi para kontraktor agar tidak bermain-main dalam pengerjaan proyek,” tegas Marianus, yang juga dikenal sebagai mantan aktivis PMKRI Ende.
Ia menilai, DPRD Ende sebagai lembaga negara memiliki tiga fungsi utama, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut, menurutnya, harus dijalankan secara serius agar kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif tetap terjaga.
“Publik hari ini sedang mengukur seberapa jauh DPRD mampu menjalankan perannya secara maksimal. Jangan hanya terjebak dalam diskusi proyek untuk daerah pemilihan masing-masing,” tambahnya.
Marianus juga menyoroti pentingnya DPRD menjadi penyeimbang dari eksekutif yang saat ini dipimpin oleh Bupati Yoseph Badeoda dan Wakil Bupati Domi Mere.
“Sudah saatnya 30 anggota DPRD Ende mengencangkan ikat pinggang. Perkuat fungsi dan peran demi mewujudkan Ende Baru yang dicita-citakan dua pemimpin kita, Bupati Tote dan Wabup Domi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengajak semua pihak, baik legislatif maupun eksekutif, untuk bersikap dewasa dalam menyikapi dinamika politik dan pembangunan. Menurutnya, perbedaan pandangan adalah hal wajar, namun tidak boleh mengorbankan kepentingan rakyat.
“Kalau soal pribadi, silakan saling memaafkan. Tapi kalau soal kepentingan rakyat, jangan ada kompromi. Karena rakyat adalah pemilik kedaulatan tertinggi di negara ini,” tandasnya.
Pemuda Pancasila Ende, sambung Marianus, juga mendorong agar dalam tim pengawasan DPRD terhadap proyek SPAM, turut melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) seperti kepolisian dan kejaksaan.
“Tim ini penting agar setiap item pembangunan betul-betul bermanfaat bagi masyarakat dan berkualitas,” tegasnya lagi.
Menutup pernyataannya, Marianus juga meminta Bupati dan Wabup tidak bersikap reaktif apabila DPRD menindaklanjuti desakan Pemuda Pancasila. Ia menekankan bahwa fungsi kontrol DPRD adalah bagian dari mekanisme demokrasi dan bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah.
“Jika DPRD menjawab desakan kami, saya harap Bupati dan Wabup jangan baper. DPRD bukan lawan, tapi mitra kritis dalam pembangunan,” pungkasnya.
