Ia menekankan pentingnya menjaga agar hak politik rakyat tidak dikebiri oleh kepentingan elit politik. Menurutnya, demokrasi langsung tidak boleh diamputasi demi kepentingan segelintir kelompok yang ingin merampas kedaulatan rakyat.
Lebih lanjut, Vinsensius meragukan klaim bahwa pilkada melalui DPRD dapat menekan pemborosan anggaran dan meminimalisir kecurangan. Ia menilai tidak ada jaminan bahwa biaya politik akan lebih murah atau praktik kecurangan akan hilang jika pemilihan dialihkan ke DPRD.
“Siapa yang bisa menjamin biaya politik menjadi lebih murah? Siapa yang menjamin tidak terjadi kecurangan? Justru untuk mendapatkan dukungan atau suara di DPRD, biaya politik bisa semakin mahal dan posisi tawar elit politik akan semakin besar,” ujarnya.
Vinsensius menambahkan, jika dalam pilkada langsung ditemukan banyak pelanggaran, solusi yang seharusnya dilakukan adalah memperkuat pengawasan dan meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu. Bukan dengan mencabut hak konstitusional rakyat dan menyerahkan pemilihan kepala daerah kepada DPRD.
