Lebih lanjut, AWK menyoroti kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang telah membantu menyediakan fasilitas cold storage berkapasitas satu ton di salah satu daerah di NTT. Sayangnya, fasilitas tersebut tidak dapat dimanfaatkan optimal karena tidak adanya akses pasar bagi hasil tangkapan nelayan.
“Ditengah kebuntuan seperti ini, bisa tidak PT Perindo masuk ke NTT? Kalian ini pedagang, kenapa tidak jemput bola ke daerah-daerah yang punya potensi besar?,” tegasnya.
Senator AWK juga berkomitmen untuk mendorong pembentukan BUMD sektor perikanan di NTT, agar bisa bersinergi dengan PT Perindo dalam penyerapan hasil tangkapan nelayan.
“Kalau PT Perindo bisa membeli hasil tangkapan nelayan, saya yakin nelayan semangat melaut. Tapi tanpa kepastian pasar, nelayan pasti enggan ke laut,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, AWK menyampaikan kesiapannya membantu PT Perindo menjalin komunikasi dan kerja sama dengan seluruh pemerintah daerah di NTT, bila perusahaan tersebut serius ingin memperkuat kehadirannya di wilayah timur Indonesia itu.
