Dengan demikian, polemik KUA-PPAS Ende dapat menjadi titik balik menuju tata kelola yang lebih matang apabila aturan dijadikan rujukan utama dan logika politik diarahkan untuk mendukung, bukan menggagalkan, kepentingan publik. Ketika hukum dan sosiologi politik bertemu dalam trajektori yang sehat, yang lahir bukan lagi kekacauan, tetapi pemerintahan yang stabil, anggaran yang akuntabel, dan masyarakat yang dilayani secara layak.
Analitis Polemik KUA-PPAS Ende dalam Kerangka Sosiologi Politik
