Di sisi lain, PADMA Indonesia memberikan apresiasi kritis atas langkah Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, yang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) penonaktifan sementara YAK dari jabatannya sebagai Kepala Biro Adpim Setda NTT.
“Meskipun terkesan ragu-ragu dan terlambat diambil setelah kasus ini mencuat ke publik, keputusan Gubernur menonaktifkan sementara terlapor tetap patut kami apresiasi sebagai bentuk komitmen awal bahwa Pemerintah Provinsi NTT tidak menoleransi praktik kekerasan seksual di lingkungan birokrasi,” kata Greg.
Namun demikian, Greg memperingatkan bahwa penonaktifan administratif tidak menghentikan ancaman nyata terhadap korban di lapangan. Ia mengungkap fakta bahwa pada Kamis, 19 November 2026, pihak YAK mendatangi kediaman korban untuk mengintimidasi orang tua serta memaksa anak korban menandatangani surat pernyataan yang telah disiapkan pelaku dengan isi menyangkal terjadinya kekerasan seksual.
“Kami mendapat informasi bahwa pelaku leluasa mendatangi rumah korban, mengintimidasi orang tua, dan memaksa anak yang sedang trauma berat menandatangani surat penyangkalan membuktikan negara abai melindungi korban. Hingga detik ini korban belum mendapatkan pendampingan psikologis dan perlindungan intensif dari lembaga terkait, sementara laporan polisi pun belum dibuat,” tandasnya.













