“Apakah selisih ini murni karena efisiensi, atau justru karena Pertamina Patra Niaga belum mampu menyalurkan BBM secara optimal ke wilayah tertentu akibat keterbatasan armada, akses, dan kesiapan logistik,” ujar Dipo.
Politikus daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) I itu juga menyoroti data pengawasan program BBM Satu Harga yang dinilainya mencerminkan persoalan struktural dalam sistem distribusi nasional. Hingga 2025, tercatat sebanyak 599 penyalur BBM Satu Harga berada dalam pengawasan. Namun, di tengah lonjakan volume penyaluran JBKP sebesar 163 persen dan JBT sebesar 109 persen sejak 2021, jumlah penyalur justru menurun drastis, dari 78 penyalur pada 2021 menjadi hanya 16 penyalur pada 2025.
“Bagaimana BPH Migas menjelaskan lonjakan konsumsi hingga 163 persen sementara jumlah penyalur justru menurun pada 2025? Apakah ini menandakan wilayah 3T sudah mengalami overload distribusi? Faktanya, beban distribusi meningkat tajam, namun infrastruktur dan pengawasan malah tidak tumbuh seimbang”, tegas Dipo.
