Menanggapi tuntutan masa aksi, DPRD Sikka menyerukan agar pemerintah lebih intensif melakukan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Seruan ini membuat pemilik warung pun bersepakat kembali beraktifitas sebagaimana biasanya. Sikap politik DPRD Sikka ini tercantum dalam rekomendasi yang dikeluarkan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (17/7).
Ketua DPRD Sikka Stef Sumandi yang memimpin RDP beralasan masih banyak warga masyarakat dan pelaku usaha dalam hal ini warung makan, rumah makan dan restoran yang belum memahami secara baik Perda Nomor 5 Tahun 2023.
“Rekomendasi DPRD Sikka agar pemerintah daerah terus menerus memberikan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun 2023 agar tidak ada miss informasi terkait perda tersebut,” Jelasnya.
Sementara Sekda Sikka Adrianus Firminus Parera menyebut soalisasi harus dilakukan komprehensif sehingga masyarkat memahami regulasi tersebut.
Mulai tanggal 18 juli 2025 semua warung makan yang ada di kota maumere kembali di buka dan melani warga sikka.
