Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus lebih serius, jujur, dan berbelas kasih dalam mendata masyarakat miskin. Data kemiskinan bukan angka untuk laporan tahunan, melainkan fondasi moral dan teknis dalam menyusun kebijakan. Tanpa data yang benar, bantuan akan terus salah sasaran, dan anak-anak dari keluarga miskin akan tetap tercecer, tertekan, dan kehilangan masa depan.
Dalam kondisi NTT yang masih tertinggal secara ekonomi dan pendidikan, anggaran negara dan daerah seharusnya dikunci secara tegas untuk pendidikan dasar, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program-program nonproduktif, kegiatan seremonial, dan belanja yang tidak berdampak langsung pada rakyat miskin harus dikurangi secara radikal. Di wilayah miskin, setiap rupiah anggaran adalah soal hidup dan mati.
Pertanyaan keras patut diajukan: DPR RI dan DPRD selama ini ke mana? Ketika NTT berkali-kali disebut sebagai provinsi miskin dan tertinggal, fungsi pengawasan seharusnya bekerja lebih keras dari daerah lain. Wakil rakyat tidak cukup hadir saat reses atau kampanye, tetapi harus memastikan bahwa APBN dan APBD benar-benar menyentuh anak-anak miskin di desa-desa terpencil.
